Pandeglang Banten, SBNews.co.id - Liquified Petroleum Gas (LPG) disetiap kecamatan daerah kabupaten Pandeglang melambung hingga sebesar Rp. 30.000 pertabung bahkan ada yang lebih. Masyarakat Pandeglang sangat keberatan dengan harga yang relatip tidak terjangkau warga berpenghasilan rendah.
"Karena untuk kebutuhan memasak, maka walaupun harus menguras isi kantong dan menunda jajan anak, sangat terpaksa saya beli," ujar Adun Warga kampung Karangsari Cigondang Labuan.
"Malah saya beli, Lanjut Adun, di warung pengecer tidak dikasih, padahal warung eceran itu beru saja dikirim oleh pangkalan," imbuhnya.
Beredarnya harga tabung LPG yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan pihak pemerintah ataupun pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Namun harga tabung LPG mencapai minimal Rp. 30.000 bahkan lebih, dan hal itu sudah melanggar peraturan, sehingga mengundang reaksi Lembaga Swadaya Masyarakat setempat.
"Harga tabung LPG 3Kg yang melambung, itu jelas melanggar peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan," kata Endang.
Harga LPG 3Kg yang melebihi Het, dikatakan M. Yaya pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air (LSM-Gempita), bahwa semuanya itu berjalan terkesan akibat pembiaran pihak Satgas Migas dan pemerintah yang bersangkutan.
"Kalau saja pihak Satgas Migas serta pemerintah yang bersangkutan melakukan sidak harga kepada masyarakat konsumen, dan selanjutnya menulusuri siapa oknum yang melanggar ketentuan Het tersebut, maka saya yakin pengecer ataupun pangkalan Gas LPG 3Kg tidak akan Sewenang-wenang melakukan kenaikan harga yang melampaui batas," jelas Yaya.
"Semua terjadi, kata Yaya, akibat pembiaran, sehingga harga LPG 3Kg melebihi batas yang akhirnya secara tidak langsung memeras masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan tentunya membuat masyarakat dibawah garis kemiskinan menjerit," ucapnya jengkel.
Maraknya harga tabung LPG 3Kg yang melebihi Het tersebut, maka LSM-Gempita meminta kepada pihak pemerintah yang bersangkutan utuk segera melakukan Investigasi serta menjatuhkan sanksi yang berlaku terhadap oknum yang melakukannya.
"Kami minta agar pemerintah peka terhadap harga tersebut, dan segera melakukan crosscek kepada masyarakat konsumen, kami juga meminta pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap para pelaku usaha yang menggunakan LPG tersebut, jika pemerintah terkait malas melakukannya maka diharapkan mundur dari kedudukannya," pungkas Yaya. (Sad/Irf)
0 komentar